Gerakan penyelamatan Jawa memasuki babak baru dengan adanya kasus Rembang. Lewat kasus ini kita menyaksikan bagaimana rakyat berjuang untuk memperjuangkan haknya akan kehidupan yg aman dari ancamn bencana. Disaat yg bersamaan kita juga menyaksikan bagaimana kebijakan pemeritah tidak berpihak kepada mereka yg miskin akses kebijakan. Sebuah kondisi yang oleh Soekarno disebut sebagi vivere pericoluso. Sebuah pengulangan dari proses penjajahan sebuah kelompok oleh kelompok lain.
Di kasus ini pula kita menyaksikan bagaimana solidaritas untuk Rembang menyebar di berbagai kota dengan beragam bentuk. Kota-kota seperti Jogja, Semarang, Surabaya, jakarta, Makassar, bali, bandung, dan lain-lain bahkan sampai keluar negeri oleh jaringan BMI menggelar berbagai aksi solidaritas untuk Rembang. Tak hanya aksi turun ke jalan, solidaritas juga hadir di media-media alternatif macam twitter, facebook, Youtube dan lainnya. Kasus Rembang menjadi penegasan tentang pentingnya menyelamatkan Jawa dari ancaman krisis.
Namun gerakan ini seakan menemui kebuntuan ketika formasi kebijakan pembangunan dan keberpihakan politik tidak pada mereka yang berpihak pada rakyat rembang yang memperjuagkan alam. Momentum krusial untuk kasus Rembang adalah putusan PTUN Semarang pada 16 April 2015. Untuk itu eskalasi kasus Rembang harus dinaikkan pada pengambil kebijakan di pusat kekuasaan, yaitu presiden Joko Widodo.
Sembilan ibu-ibu Rembang akan mengirim surat ke presiden Joko Widodo dan memainkan Lesungan di depan istana negara dengan harapan bisa bertemu dengan Presiden untuk membatalkan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang dan di Kendeng. Aksi ini bertajuk “9 Kartini dari Rembang mencari Jokowi”.
Kami mengajak setiap individu maupun lembaga yang ingin bersolidaritas untuk mendukung aksi ini. Aksi akan di gelar hari ini Senin, 6 April 2014 pukul 16.00 WIB di depan istana negara.
Silahkan bergabung bersama kami
Cp : A. Wijaya (08562740008)
JM-PPK ( Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar